Home » Karawang » Petani Teluk Jambe Karawang Unjuk Rasa di Depan Istana Negara

Petani Teluk Jambe Karawang Unjuk Rasa di Depan Istana Negara

sengketa tanah di teluk jamber karawang

Petani Teluk Jambe Karawang unjuk rasa di depan Istana Negara

Sekitar 400 keluarga petani Kampung Cisadang, Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat, yang tergabung dalam Serikat Tani Teluk Jambe (STTB) berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (16/3/2017). Mereka menuntut Presiden RI Joko Widodo menyelesaikan konflik agraria yang dialaminya.

“Para petani diusir dari rumah dan lahan pertaniannya oleh perusahaan sejak bulan Oktober 2016 dan kini hidup terlantar di penampungan di Rumah Susun Adiarsa milik Pemkab Karawang. Bansos dari pemerintah telah dihentikan sejak tanggal 13 Februari 2017,” kata pengacara publik LBH Jakarta, Alldo Fellix Januardy, yang ikut mendampingi aksi tersebut.

Alldo menuturkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui surat nomor S.467/MENLHK/PHLHK/GKM.2/11/2016 tertanggal 7 November 2016, telah mengajukan permohonan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI untuk mencabut sertifikat yang disebut ilegal.

Adapun sertifikat yang disebut ilegal itu yakni:

  • HGB Nomor 5/Margamulya seluas 3.282.710m2 terbit‎ pada 1998
  • HGB Nomor 11/Wanajaya seluas 2.931.061 m2 terbit pada 1998
  • HGB Nomor 31/Wanajaya seluas 1.698.808 m2 yang terbit pada 1998

Permohonan pencabutan ‎sertifikat ini disebabkan karena diterbitkan di atas kawasan hutan negara yang telah ditetapkan sejak tahun 1954 berdasarkan SK Penunjukkan Kawasan Hutan oleh Menteri Pertanian Nomor 92/Um/1954 tertanggal 31 Agustus 1954 dan Berita Acara Tata Batas tertanggal 23 Desember 2004.

Alldo menuturkan, demi mempertahankan lahannya pada 11 Oktober 2016, warga sempat bentrok dengan petugas keamanan korporasi yang berujung pada ditangkapnya 40 orang petani oleh Polres Karawang.

Di antara 40 orang itu, 11 orang ditetapkan menjadi terdakwa atas tuduhan pengeroyokan. Lalu, pada 9 Maret 2017, Pengadilan Negeri Karawang hanya membebaskan 5 orang petani dan 6 orang lainnya harus menjalani hukuman.

“Petani kini tak memiliki pilihan selain menginap di depan Istana Negara karena sudah tak memiliki rumah dan lahan pertanian sama sekali,” ungkap Alldo.

Karenanya, Petani Teluk Jambe, Karawang, ini menuntut Jokowi agar segera menyelesaikan konflik agraria antara petani Kampung Cisadang dengan perusahaan PT Pertiwi Lestari.

Selain itu, petani Karawang juga meminta pemerintah mencabut sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5,11 dan 30 atas nama perusahaan yang telah dinyatakan ilegal oleh KLHK.

“Mengembalikan para pertani Kampung Cisadang ke hunian dan lahan garapan asalnya dan menerbitkan sertifikat hak atas tanah untuk para petani Cisadang. Petani telah mengirimkan surat permohonan kepada presiden untuk selesaikan konflik ini sejak 14 Maret 2017, tetapi belum di respons,” pungkas Alldo.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates